Peringatan Hari Ibu Telah Mengalami Distorsi

Sabtu, 22/12/2012 - 14:23

JAKARTA, (PRLM).- Peringatan Hari Ibu telah mengalami distorsi yang cukup jauh dari semangat awal diperingatinya 22 Desember sebagai Hari Kebangkitan Perempuan. Oleh karena itu, perempuan Indonesia diajak untuk memperingati 22 Desember dengan penuh semangat perjuangan.

Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Ribka Tjiptaning, mengatakan hal itu, di Jakarta, Sabtu (22/12). Ribka mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat dan organisasi yang menggelar kegiatan untuk merayakan hari ini yang terdistorsi, di antaranya yaitu merayakan Hari Ibu dengan seremoni seperti lomba kebaya, bakti sosial, atau diskon untuk kaum ibu di pusat perbelanjaan.

Menurut dia, perayaan seremoni seperti itu sama saja dengan menutup mata dan telinga kita terhadap bentuk kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan-perempuan kita. “Tenaga Kerja Wanita (TKW) kita yang bekerja di negeri tetangga, mereka disiksa, diperkosa, dan dihisap untuk devisa negara,” ujarnya.

Ribka menambahkan, sementara, berbagai organisasi wanita kita asyik dengan kegiatan perkumpulan arisan, gosip disertai ajang pamer perhiasannya. Di lain sisi, partai politik tampaknya masih minim memberikan peluang bagi perempuan dalam kancah politik. Keterwakilan perempuan sebatas mengisi kuota pelengkap dalam internal partai.

Lebih lanjut Ribka menjelaskan sejarah Hari Ibu itu sendiri yang diawali pada tahun 1928 ketika Perempuan Indonesia mengadakan kongres ke-1 pada tanggal 22-25 Desember di Yogyakarta yang melahirkan beberapa keputusan penting dalam sejarah perjuangan politik perempuan melawan penjajahan menuju kemerdekaan NKRI.

Apa yang dicetuskan dalam pertemuan organisasi-organisasi perempuan itu dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan. Perempuan selalu dibatasi dengan urusan rumah tangga semata, "Sumur-Dapur-Kasur". Pada tahun 1950, pertama kalinya perempuan mendapatkan posisi menjadi menteri di Kabinet Indonesia. Pada tahun 1959, Bung Karno menyatakan tanggal 22 Desember sebagai hari "Kebangkitan Perempuan Indonesia dalam Politik".